Epistemologi Deliberatif dan Kemajemukan Indonesia

Oleh: Fokky Fuad Wasitaatmadja

Deliberatif atau musyawarah (Muthhar, tt, 55) merupakan ide dan gagasan yang dikembangkan oleh Habermas. Jika ditelisik secara lebih mendalam lagi, ide ini sudah lama berlangsung dan bahkan telah menjadi sebuah metode klasik di dalam proses-proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat kultur Nusantara secara umum. Metode deliberatif menempatkan setiap anggota yang terlibat dalamnya untuk mengedepankan proses dialog dan penggunaan akal sehat dibandingkan pemaksaan kehendak.

Metode deliberatif ini bukanlah bentuk dari demokrasi langsung, karena proses demokrasi langsung lebih mudah diterapkan pada sebuah negara polis(Wimmy, 2016: 27). Dalam bentuk negara yang luas dan majemuk, gagasan deliberatif ini layak untuk diterapkan. Gagasan deliberatif ini lebih mengutamakan pada proses dialog dan konsensus yang dihasilkan. Para peserta dialog ini juga tidak saling memaksakan kehendaknya (Hiariej, 2014).

Metode deliberatif atau musyawarah ini digunakan ketika beragam kompleksitas masalah yang dihadapi oleh setiap kelompok sosial semakin rumit. Masyarakat menghadapai beragam masalah yang harus mendapatkan pemecahan yang dapat memuaskan setiap pihak secara optimal. Metode ini diterapkan ketika setiap pihak berada dalam kedudukan yang seimbang dan setara, bahwa setiap individu yang terlibat di dalam proses bermusyawarah memiliki ketulusan untuk dapat menerima setiap pendapat yang muncul.

Setiap individu yang terlibat di dalam proses-proses deliberatif atau musyawarah mengedepankan sebuah kesetaraan, bahwa setiap pendapat yang dikomunikasikan oleh setiap individu memiliki bobot yang setara dengan orang lain di dalam kelompoknya. Setiap individu mengeluarkan pendapatnya secara rasional dan tidak ada yang dianggap lebih rendah dibandingkan yang lain, karena setiap pihak yang terlibat berkedudukan setara. Dalam gagasan deliberatif ini segenap penyelenggaraan kekuasaan sangat dipengaruhi oleh forum-forum diskusi publik dan penyelenggaraan kekuasan terbuka terhadap segala kritik yang masuk (Husna, 2019).

Proses-proses komunikasi deliberatif atau musyawarah ini umum digunakan oleh sebuah masyarakat yang tersusun dengan tingkat pluralitas yang tinggi seperti Indonesia. Masyarakat plural ini membentuk metode musyawarah untuk mencoba memahami setiap kehendak setiap anggota atau kelompok di dalam masyarakatnya. Metode ini merupakan sebuah bentuk atau cara berdemokrasi yang berupaya memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mengeluarkan pendapatnya, sekaligus dapat menjadi ajang uji publik bagi setiap individu untuk memperoleh kesempatan terpilih menjadi pemimpin di dalam kelompok masyarakat yang plural tersebut.

Musyawarah yang dilakukan mengedepankan rasionalitas dibandingkan pemaksaan kehendak, setiap pihak duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk berdiskusi. Setiap orang dipersilahkan mengutarakan setiap keluhan yang dihadapi, sedangkan pihak lainnya memberikan tanggapan serta solusi pemecahan atas setiap problem yang dihadapi.

Masing-masing pihak mengutarakan keluhan, atau keberatan secara terbuka atas sebuah kondisi yang dihadapi. Setiap pihak memiliki hak bersuara yang setara dan seimbang, dan setiap pihak yang terlibat memiliki hak untuk mendapatkan solusi pemecahan secara terbuka di dalamnya. Masyarakat dapat secara terbuka mengajukan kritik ataupun mengkritisi setiap keberlakukan norma atau kebijakan yang berlaku. Setiap anggota kelompok masyarakat berhak mengkritisi setiap kebijakan yang telah dibuat dan diberlakukan.

Rasionalitas digunakan dalam setiap diskusi musyawarah yang digulirkan oleh setiap pihak yang terlibat. Setiap pemaksaan kehendak akan tertolak di dalam proses-proses musyawarah, karena tujuan akhir dari pelaksanaan musyawarah adalah mencapai sebuah kesepakatan umum atau mufakat yang diharapkan mampu memuaskan setiap pihak atau golongan di dalamnya. Dalam ragaan model deliberatif ini semua pihak terlibat aktif dalam sebuah diskusi, dan tampak bahwa demokrasi model deliberatif ini hakikatnya adalah sebuah pelaksanaan demokrasi rakyat (Muzaqqi, 2013: 131).

Deliberatif dalam Kemajemukan Indonesia

Pelaksanaan metodologi deliberatif di Indonesia telah terjadi sejak lama, bahkan telah menjadi bagian dari cara berdemokrasi bagi masyarakat Nusantara hingga ke pelosok-pelosok desa. Cara bermusyawarah untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul, juga pengutaraan kehendak oleh satuan individu dan kelompok ini ditempatkan sebagai sebuah epistemologi dalam Sila Keempat Falsafah Pancasila. Musyawarah dijalankan melalui hikmah dan kebijaksanaan, hal ini menunjukkan bahwa proses musyawarah yang digulirkan harus mengedepankan rasionalitas kecerdasan pemahaman akal (hikmah) dan mengutamakan cara-cara yang bijak.

Masyarakat desa hingga perkotaan moderen menghadirkan model deliberatif dalam metode ragaan penyelesaian masalahnya. Dalam Falsafah Pancasila dijelaskan masyarakat yang majemuk dalam bentuk kerakyatan ini dikendalikan oleh sebuah hikmah, orang yang memiliki kecerdasan dan berperilaku bijaksana diselenggarakan melalui proses-proses musyawarah perwakilan.

Pelaksanaan musyawarah sebagai sebuah metode dijalankan dengan konsep perwakilan. Setiap kelompok sosial yang ada menyertakan wakilnya untuk berbicara mewakili kelompoknya. Ini adalah sebuah model nomokrasi sebagai sebuah varian demokrasi, yaitu demokrasi perwakilan. Konsep perwakilan ini sebagai sebuah pelaksanaan sebuah hikmah yang harus dijalankan. Bahwa musyawarah harus dijalankan oleh orang-orang tertentu yang memiliki hikmah atau pengetahuan. Tidak setiap orang khususnya yang tidak memiliki pemahaman, pengetahuan dapat mengikuti musyawarah yang dilakukan.

Dalam sebuah musyawarah desa tradisional, para bapak, para pemuda, tetua kampung, tokoh warga masyarakat hadir mewakili kepentingan segenap warga desa. Mereka adalah utusan wakil para penduduk desa yang akan berbicara di tengah rapat desa. Balai desa menjadi ajang demokrasi warga desa yang mengusung semangat ketuhanan dan kegotongroyongan. Dengan dipimpin oleh Kepala Desa dan tokoh-tokoh kampung, para wakil akan berbicara mengutarakan pendapatnya mewakili warga. Mereka mengemukakan keluhan, pendapat atas terjadinya hal-hal yang mengganggu harmoni kehidupan warga desa.

Dalam proses ini, para wakil warga mengemban amanah dari warganya untuk berbicara di depan Kepala Desa dan tetua kampung. Proses dialog antar para wakil dan tokoh desa dibangun untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi warga desa. Hasil akhir umumnya akan diputuskan oleh Kepala Desa setelah mendengar masukan dari utusan wakil warga dan masukan dari para tetua kampung.

Berbeda dengan penyelenggaraan demokrasi liberal yang mengusung model one man one vote, setiap orang dihargai memiliki satu suara, maka dalam demokrasi musyawarah ini, setiap kelompok akan mengirimkan utusan yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan atas masalah yang akan dibahas atau didiskusikan.

Setiap utusan perwakilan adalah individu yang memiliki pengetahuan yang cukup, ia menjadi utusan kelompoknya karena memiliki pemahaman atas masalah yang akan didiskusikan. Dalam proses pemilihan pemimpin kelompok, maka utusan ini memiliki suara mewakili kepentingan kelompoknya. Pemimpin tertinggi yang dipilih adalah pemimpin yang memiliki ketinggian kecerdasan pemahaman (hikmah) diantara semua orang yang ada di dalam kelompok tersebut. Tidak semua orang layak diangkat menjadi pemimpin seperti yang terjadi dalam proses demokrasi liberal. 

Kepemimpinan deliberatif tidak melandaskan kepemimpinan berdasarkan pada popularitas seseorang, melainkan pada kecakapan, kemampuan, prestasi, kecerdasan hikmah, dan kebijaksanaan yang ia miliki. Popularitas tidak menentukan kelayakan seseorang untuk dapat diangkat menjadi seorang pemimpin. Para wakil utusan kelompok adalah orang yang memiliki hikmah, dan akan memilih pemimpin seluruh masayarakat berdasarkan kapasitas kemampuan calon.

Demokrasi musyawarah ini mengusung semangat kegotongroyongan, bukan persaingan antar kelompok sosial. Masing-masing pihak walaupun berupaya untuk meyakinkan pihak lainnya dalam argumentasi yang diajukan, tetapi para pihak tidak berupaya untuk saling menjatuhkan perwakilan kelompok lainnya. Semangat kekeluargaan dibangun dalam beragam diskursus, dan masing pihak berupaya untuk membangun kesepahaman diantara beragam kelompok yang terlibat.

Konsep deliberatif ini sejatinya dilakukan ketika muncul beragam sumbatan atas aspirasi yang muncul dari masyarakat. Mereka meminta kepada pihak yang mewakili mereka untuk menyalurkan aspirasi kehendak warga masyarakatnya. Para pihak yang berposisi sebagai wakil harus menyadari bahwa konsep deliberatif berlandaskan pada kekuasaan sebagai sebuah amanah. Kekuasaan bukanlah proses transaksional, sehingga orang yang memiliki kekuatan ekonomi akan menjadi wakil masyarakat. Kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan oleh individu yang memiliki kecakapan dan kapasitas kemampuan dan kecerdasan serta pemahaman (hikmah).

Inilah hakikat dari sebuah pelaksanaan demokrasi deliberatif (musyawarah), bahwa kekuasaan dijalankan sebagai amanah dari rakyat dan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan rakyat pemilih. Kekuasaan bukanlah bentuk dari berjalannya proses transaksional, ia dijalankan sebagai sebuah metodologi untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Pelaksanaan musyawarah bukan sekedar berada dalam lapangan kultural, melainkan juga religius. Tuhan mewajibkan untuk melakukan proses-proses musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Qs.[42]:38). Musyawarah adalah membangun pula gagasan ketuhanan, maka Ketuhanan tidaklah pernah terlepas dari ruang dinamika sosial manusia. Segenap manusia yang dipersatukan oleh beragam warna religi dan budaya melakukan musyawarah sebagai bentuk perilaku manusia yang beradab. Bukan dengan jalan kekerasan, bukan dengan jalan memaksakan kehendak, melainkan dengan musyawarah untuk dapat mencapai mufakat dari beragam kepentingan golongan dan kelompok sosial yang beragam.

Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah” (Qs. Ali-Imraan [3]:159).

Penulis adalah Dosen Program Magister Hukum Universitas Al Azhar Indonesia. Dosen Tidak Tetap STKIP Arrahmaniyah Depok. Co-Founder Forum Internalisasi Nilai-nilai Kebangsaan (FORNIKA) dan Founder-peneliti Islamadina Institute.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *